Garansi Transportasi Massa, Oleh dan Milik Siapa?

Oleh : M. Syafaat

picture:okezone.com

Masyarakat Indonesia menjadi miris menyaksikan serentetan peristiwa kecelakaan yang menimpa transportasi massa, baik darat, laut maupun udara sebulan belakangan ini. Masih belum terhapus dari ingatan kita mengenai tragedi kecelakaan berulang-ulang di sepanjang ruas jalan Tol Cipularang. Kecelakaan kembali terjadi pada sejumlah kapal motor di beberapa perairan Nusantara. Kapal motor Kirana IX terbakar di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, sejumlah penumpang tewas terinjak-injak di tengah kepanikan. Tidak berhenti sampai di laut saja, yang paling baru adalah kecelakaan sebuah pesawat Cassa 212 milik penerbangan Nusantara Buana Air (NBA) yang hilang dan jatuh di sekitar Bukit Barisan wilayah Bahorok, Langkat Sumut.

Insiden ini jelas menampar “roadmap to zero accident” yang pernah digelorakan pemerintah dan Kementerian Perhubungan. Pemerintah belum serius – untuk tidak mengatakan gagal – memberikan service dalam menyediakan transportasi yang nyaman dan aman bagi masyarakat. Bukan berupaya mengevaluasi secara total penyebabnya, melainkan hanya menunjukkan rasa empati, prihatin, dan menyesalkan yang sifatnya hanya seremonial ala pejabat belaka.

Pada saat yang sama, masyarakat semakin dikerenyutkan dahinya ketika menyaksikan sejumlah pejabat tinggi menaiki kendaraan mewah dengan sejumlah pengawalan ketat. Dengan dalih kunjungan dinas atau studi banding, miliaran rupiah dengan mudah digelontorkan untuk memberikan fasilitas mobil dinas yang mewah kepada para pejabat negara. Belum lagi untuk fasilitas biaya bahan bakar tiap harinya, pemeliharaan, service, spare-parts, gaji sopir dan lain sebagainya yang pasti juga serba mewah dan seluruhnya ditanggung oleh uang rakyat. Singkatnya, kebijakan anggaran untuk transportasi masih memihak kepada kaum pejabat elite di negeri ini.

Kenyataan kontradiktif ini jelas sangat menciderai rasa keadilan masyarakat. Bukan transportasi yang mewah yang dibutuhkan masyarakat, melainkan jaminan keselamatan dan keamanan ketika ber-transportasi. Meskipun menyelamatkan nyawa penting, akan tetapi menghindarkan dari terjadinya kecelakaan itu jauh lebih penting. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah sejauh mana keseriusan pemerintah bersama Kementerian Perhubungan dalam menangani masalah transportasi massa ini? Lebih konkritnya lagi, siapa yang berkewajiban untuk memberikan garansi dan diperuntukkan kepada siapa?


Akar Masalah, Sebab atau Akibat

Tragedi kecelakaan transportasi di tanah air ini seperti gulungan bola salju yang menggelinding dan tidak tahu kapan serta di mana akan berhenti. Sangat sulit untuk tidak mengatakan bahwa bencana transportasi adalah akibat dari ketidakberpihakan pemerintah kepada warga negaranya dalam menyediakan angkutan publik. Kepekaan sosial para pemangku jabatan tergadai oleh logika kapitalistik yang mengutamakan untung-rugi. Alokasi anggaran untuk pengadaan jenis, perbaikan alat, sarana dan prasarana angkutan adalah proyek yang saling diperebutkan oleh pihak yang berkepentingan meraup keuntungan. Tak pelak kenyataan ini berimplikasi pada ketidakjelasan standarisasi kelayakan transportasi. Banyak alat dan sarana transportasi yang sebenarnya sudah dalam kondisi tidak layak masih dipaksa beroperasi.

Di sisi lain, kesadaran (consciousness) masyarakat untuk mematuhi regulasi masih rendah, sehingga mengakibatkan terjadi banyak pelanggaran. Banyak regulasi dan sistem manajemen keselamatan (safety management system) dimanipulasi untuk memenuhi kompetensi dan standar layak operasi. Manipulasi terhadap syarat-syarat administrasi dan dokumen serta pelanggaran jumlah muatan masih menjadi pemandangan umum. Selain itu, sistem komunikasi dan laporan BMG yang mampu mendeteksi sejak dini mengenai baik buruknya kondisi cuaca belum juga bisa difungsikan secara optimal, sehingga faktor alam masih menjadi argumen klasik terjadinya bencana kecelakaan.

Kondisi ini diperparah dengan minimnya pengawasan sebagai fungsi kontrol di lapangan dari pihak-pihak atau instansi terkait. Buruknya sistem manajemen perusahaan pemilik jasa transportasi. Lebih lagi dalam hal penegakan hukum terhadap pelanggaran, penanganannya selama ini masih bersifat administratif dan dokumentatif, dimana proses terapinya masih jauh menyentuh akar persoalan. Tak dapat dipungkiri bahwa dari sinilah akar dari accidental damage transportasi massa ini berawal. Jangankan berani memberikan garansi keselamatan, untuk menangani bencana saja pemerintah masih terlihat reaktif dan gagap.


Safety Sebagai Harga Mati

Ikhtiar dari pemerintah dalam menangani bencana transportasi bukan sama sekali tidak memiliki arti positif. Jauh lebih penting adalah bagaimana merubah paradigma, mind set cara kita berbangsa dan bernegara. Pemerintah mulai dari jabatan tertinggi sampai terendah adalah pejabat publik yang dipilih rakyat, dibayar untuk mewakili dan mengurusi kepentingan serta kebutuhan rakyat. Oleh karena jabatan adalah amanah, maka pejabat bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani setiap kebutuhan dari pemberi amanah. Begitu pula dalam konteks transportasi, pejabat tidak selayaknya diberikan kendaraan mewah, sementara kondisi transportasi rakyat masih jauh dari rasa nyaman dan aman. Logika ini penting untuk mempengaruhi kebijakan layanan transportasi massa agar lebih memihak kepada rakyat banyak.

Tak kalah penting adalah perlunya menumbuhkan kesadaran (consciousness) masyarakat akan pentingnya keselamatan (safety) ketika bertransportasi. Kesadaran inilah yang akan menggiring kepada terbentuknya sikap untuk taat dan patuh terhadap aturan (regulasi) yang ada, tidak melanggar, memanipulasi SOP (Standar Operational Procedure) yang sudah ditetapkan. Agenda inilah yang mendesak untuk dilakukan – selain masalah teknis yang lain – sebagai upaya perlindungan terhadap keselamatan bersama. Jika agenda ini dilakukan niscaya akan terjawab garansi transportasi massa diberikan oleh siapa dan diperuntukkan kepada siapa.



* Analis Studi Politik dan Pemerintahan Islam Pasca Sarjana
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Anggota Himpunan Mahasiswa Pasca Sarjana Riau Yogyakarta